wkds

WKDS: Batal? Lanjut? Ganti Judul?

Rasanya baru satu bulan yang lalu saya menulis resolusi 2019 dan nasib saya sebagai anak pindahan. Pada tulisan sebelumnya saya menyinggung tentang rencana turut suami dalam Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) ke daerah antah-berantah. Ternyata dalam satu bulan itu, banyak perubahan yang sifatnya belum menetap hingga sampai saya mengetik tulisan ini.

Dasar aturan WKDS

Tadinya saya kira ini aturan baru dari presiden. Ketika saya selancar ke laman wkds.kemkes.go.id, ternyata asalnya dari UU no 23 tahun 2014. Tujuannya adalah pemerataan dokter spesialis. Nantinya dokter spesialis akan ditempatkan di rumah sakit milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, selanjutnya ada lagi Permenkes RI no 69 tahun 2016 yang membahas secara spesifik. Jalan-jalan lagi, eh saya ketemu ada Perpres no 4 tahun 2017 yang isinya juga mirip-mirip Permenkes tadi. Sumpah nggak ngerti kenapa itu isinya mirip tapi tidak saling menimbang. Plis yang paham hukum tolong jelaskan karena saya blank malas bacanya mau kesimpulannya aja. Intinya mungkin, makin kuatlah aturannya dibuat. Saya sih sebagai istri yang suaminya macam mau perang aja pakai diutus-utus, nerima dengan lapang dada apa boleh buat.

Kabarnya batal

Suatu pagi nan cerah, saya mendapat telepon dari panitia penerimaan siswa baru sekolah dasar yang pernah saya tuliskan nama anak saya dalam daftar tunggu-nya. Kilas balik, saat itu saya menuliskan nama di urutan ke-110. Katanya hanya menerima 100 orang saja. Syukur-syukur yang di atas saya anaknya nggak memenuhi syarat, bisa ikut tes deh. Benar saja, dia memberi tahu bahwa ada slot, jadwal tesnya tanggal sekian. Pede sekali saya jawab bahwa saya tidak jadi menyekolahkan anak saya di situ. Alasannya karena saya harus pindah sementara. Bagai disambar geledek, beberapa hari kemudian saya mendapat berita di grup WA, yang bilang bahwa Perpres tentang WKDS digugat dan menang di tingkat MA! Waduh, saya sudah antri daftar tunggu SD itu sejak anak saya baru mau masuk TKA, alias sudah hampir 2 tahun sebelumnya. Terus saya batalin tapi malah nggak jadi pindah????

Maju mundur

Beberapa hari setelah mendengar kabar putusan MA, saya dan suami jadi membuat rencana alternatif. Kami mau survey sekolah lain, rancang-rancang mau tinggal di mana, mau melamar kerja di mana. Eh, bertemulah kami dengan sejawat senior di sebuah Bank tepat sebelum kami melanjutkan perjalanan untuk survey sekolah. Beliau bilang, nggak mungkin batal, itu kan Undang-Undang. Terus kami merenung, iya juga ya, yang didakwa presiden, tapi kan masih ada UU di atasnya.  Lemaslah kami dalam perjalanan menuju sekolah yang akan disurvey. Bukan masalah bakal jadi pindahnya, tapi karena simpang-siurnya. Jadi apa nggak?

Semoga cepat jelas

Apapun keputusannya, kami sangat mengharapkan agar segera diperjelas. Banyak sekali yang harus dipikirkan; sekolah anak, cuti kerja, serah terima jabatan, persiapan uang tiket pesawat, dll. Diombang-ambing begini memang tidak enak, hiks. Saya belum punya mental istri tentara nih. Mohon segera buat keputusan dong, Pak, Bu!

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019

Tinggalkan komentar

Share via
Copy link
Powered by Social Snap